Enarupes sak durunge dolor.. 

1. Apakah ads perjanjian antara bos parkir dengan dinas terkait dalam pembagian komisi mana yang disetor ke kas daerah dan mana jatahnya parkir luar, berapa persen kah?

2. Apakah parkir selama ini resmi dan sudah berbadan hukum,?

3. Sudah siapkah DPRD atau Pemkot harus membuat aturan terkait ketetapan tarif parkir? Mengingat mereka preman parkir atau jukir juga dijadikan alat politik

4. Resiko jika tukang parkir dilarang, apakah tidak ada kemungkinam akan meningkatkan tingkat kriminalitas?

5.Apakah ada solusi dari masyarakat dan kesiapan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka *jukir*?

Kita tidak bisa memandang dari satu sisi dalam menyelesaikan masalah #malang_darurat_parkir, semoga saya bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan, jangan sampai salah penanganan terkait #malang_darurat_parkir karena resiko timbulnya konflik antara masyarakat, pemerintah, dan Jukir akan sangat bisa terjadi.

#1272: Bee - Ngalam tarurad rikrap 

Apapun yang menindas dan melanggar hukum..harus dilawan...saya harus melawan...FIGHT